Akun Medsos Eko Patrio Jadi Sasaran Netizen yang Kecewa UU Cipta Kerja, Termasuk Foto Desy Ratnasari

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda disahkannya omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang undang. Pengesahan itu terjadi usai mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang undang.

Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju. Setelah RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi undang undang, gelombang perlawanan massa terjadi di berbagai daerah. Di media sosial, tagar tagar kekecewaan terhadap kinerja DPR mengemuka seperti #MosiTidakPercaya, #TolakOmnibusLaw, dan masih banyak lagi.

Termasuk akun media sosial publik figur anggota DPR pun menjadi sasaran. Salah satunya adalah Eko Patrio. Eko Patrio diketahui kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019 2024.

Eko Patrio terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Termasuk ketika Eko Patrio mengunggah cuplikan video wawancaranya dengan Luna Maya. Foto Desy Ratnasari yang diposting Eko Patrio di akun media sosialnya pun mendapat komentar netizen.

"#tolakomnibuslawciptakerja #mositidakpercayadpr," gema sejumlah netizen di kolom komentar akun Instagram Eko Patrio. Sama seperti Eko Patrio, karier Desy Ratnasari di dunia politik cukup moncer saat ini. Baru saja, ia mendapat posisi strategis di Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat.

Saat ini Desy menjabat sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat. Mengutip Kompas.com, dalam Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat yang digelar di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Rabu (7/9/2020), artis Desy Ratnasari secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat yang baru. Artis yang dikenal sebagai pelantun lagu Tenda Biru itu memiliki potensi dan kemampuan yang cukup mumpuni sebagai seorang politisi.

"Teh Desy ini punya rekam jejak yang panjang, menjadi anggota DPR RI bukan satu periode saja, sudah lama rekam jejaknya." "Teh Desy juga terkenal sebagai tokoh yang mengadvokasi dan memperjuangkan hak hak perempuan terutama ibu dan anak, jadi saya kira dari aspek rekam jejak dan keberhasilannya dan keberpihakannya sudah tidak perlu diragukan lagi," ujarSekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Di tempat yang sama, Desy Ratnasari menyatakan siap untuk memperbaiki performa politik PAN di Jawa Barat yang selama ini dipandang sebagai partai gurem di Jawa Barat.

Sementara di DPR RI, Desy Ratnasari duduk di Komisi X bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait beberapa isu di dalam klaster ketenagakerjaan Undang undang (UU) Cipta Kerja. Menurut dia, salah satu hal yang tidak benar di dalam UU tersebut yakni terkait penghapusan upah minimum.

Airlangga menjelaskan, upah minimum tidak dihapuskan di dalam UU Cipta Kerja, namun tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Pertama banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020). "Jadi salary yang diterima tidak turun," ujar dia.

Hal lain yang menurut dia perlu diluruskan yakni terkait dengan pemberian pesangon. Airlangga memastikan, dalam UU Cipta Kerja karyawan atau buruh tetap akan mendapatkan pesangon. Selain itu, karyawan juga akan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). "Apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta akan diberikan askes ke pekerjaan baru," jelas Airlangga.

Adapun terkait waktu kerja, Airlangga memastikan aturan yang berlaku masih sama seperti undang undang lama. "Terkait waktu kerja yang eksploitatif, dapat kami sampaikan bahwa dalam UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat minggu tetap seperti UU lama di Pasal 77 dan 79," katanya. Selanjutnya, mengenai jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu atau fleksibel waktu, contoh misalnya e commerce, diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan dalam Pasal 77.

Selain itu, terkait hak cuti haid dan cuti melahirkan yang santer diberitakan dihapus dalam UU Cipta Kerja, Airlangga menjelaskan, hal itu masih sesuai dengan ketetapan dalam undang undang lama, yakni UU No 13 tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan. "Mengenai isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus, kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama," jelas dia. Selain itu isu lain yang menurutnya salah tafsir adalah terkait outsourcing yang bisa menjadi kontrak seumur hidup dan tidak mendapat jaminan pensiun.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, di dalam UU Cipta Kerja pekerja outsourcing baik yang kontrak maupun yang tetap akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Ia juga menyebut hak pekerja juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing seperti diatur dalam Pasal 66. "Terkait isu tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia, maka kami tegaskan bahwa dalam UU Ciptaker diatur tenaga kerja asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ungkapnya.

Related Posts